Jipang Pratama hanya dapat terbaring disalah satu ruangan di RSUD RAA Suwondo Pati ini mengaku, masih harus menanggung hutang yang mencapai puluhan juta rupiah, sebagai biaya pengobatan Rumah Sakit Husada Utama di Surabaya.  Sementara perusahaan tempatnya bekerja di Malaysia PT. Mekar Harvest, justru lepas tanggungjawab.

“Peritiwa terjadi ia bersama majikannya hendak ke Papua New Guenea untuk mengambil kayu. Tiba di pelabuhan datang ombak besar menghantam kapal, kemudian saya terpeleset, Kaki Kanan saya terjepit kapal dan dermaga Pelabuhan. 1 jam baru saya diselamatkan kaptennya dan diangkut speed boot. Katanya mereka mau dibiayai oleh perusahaan tempat saya bekerja, tetapi ternyata malah sebaliknya mereka ingar janji.”, ujar Jipang Pratama.

Pihak keluarga Jipang Pratama memang terpaksa memindahkannya ke rumah sakit di Pati, karena sudah tidak sanggup lagi mengongkosi pengobatan korban di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Korbanya kini masih terbaring di ruang Bougenville RSUD RAA Suwondo Pati. Jipang Pratama juga berharap, itikad baik dari pihak perusahaan tempat bekerjanya dulu, untuk mengganti biaya pengobatannya, yang hingga kini sudah mencapai hampir Rp. 140juta, dan baru terbayar Rp. 97juta diantaranya.

Menurut Wakil Ketua PARADE PASOPATI yang juga Kades Semampir Kecamatan Pati, Pramono, beberapa hal yang disampaikan dalam audensi bersama  Komisi I itu diantaranya, peremajaan sepeda motor inventaris desa, peningkatan tunjangan tambahan pendapatan, dan pemberian Jaminan kesehatan, baik untuk Kades maupun Perangkat Desa.

“Untuk menyampaikan aspirasi dalam hal tuntutan para Kades dan Perangkat Desa, seperti tambahan tunjangan penghasilan, sepeda motor invetaris desa, serta pemberian jaminan kesehatan atau semacam Jamsostek bagi Kepala dan Perangkat Desa.”, jelasnya.

Menanggapi tuntutan para Kades dan Perangkat Desa itu, Komisi I melalui Ketuanya Hamzawi, saat memimpin audensi menyatakan, akan menampung aspirasi tersebut, untuk disampaikan ke Ketua Dewan dan eksekutif. Tapi jika dana yang ada di eksekutif mencukupi, dan sudah dianggarkan serta diusulkan ke DPRD, dewan akan mengawalnya.

Sementara itu, Kasubag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Pati, Feebees Mulyono MSc M Eng yang dimintai tanggapannya atas tuntutan Kades dan Perangkat Desa, usai audensi mengatakan, untuk sepeda motor memang  akan segera dihibahkan ke desa, dengan terlebih dulu mengikuti prosedur yang benar.  Demikian halnya dengan tunjangan kesejahteraan bagi Kades dan perangkat desa sudah diberikan sesuai nominalnya. Hanya rencana kedepannya, masih menunggu kondisi keuangannya.

“Kalau ada kenapa tidak kita berikan. Hanya saja tidak dapat disamakan dengan daerah-daerah lain, karena kondisi keuangannya juga beda. Sampai saat ini kita masih gunakan patok luasan bengkok. Hingga tahun 2009, ada tiga kategori, tidak ada bengkok sama sekali, bengkok yang luasnya kurang dari 1 ha,  dan bengkok lebih dari 1 ha.”, jelas Febes Mulyono.

Untuk  Kades yang tidak punya bengkok setiap bulannya menerima tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp.500ribu, Sekdes Rp. 400ribu, dan perangkat desa Rp. 300ribu. Sedang untuk kades yang hanya punya bengkok kurang dari 1 hektar, tunjangan tambahan penghasilannya Rp. 300ribu, Sekdes Rp. 250ribu, dan perangkat  Rp. 200ribu,  kemudian yang Kades yang punya bengkok lebih dari 1 hektar  mendapat tambahan penghasilan Rp. 100ribu, dan Sekdes dan perangkat dibawahnya masing-amsing Rp.75ribu.  Sedang  soal jaminan kesehatan bagi Kades dan Perangkat Desa, diakui Febes Mulyono belum mengetahui secara jelas, karena belum genap satu bulan menempati jobnya yang sekarang.

Lamanya waktu untuk verifikasi itu, menurut Kabid Pemberdayaan SDM BKD Kabupaten Pati, Jumani melalui selulernya, karena berkas lamaran yang masuk jumlahnya mencapai belasan ribu. Dan jumlah pelamar CPNS di Kabupaten Pati diakui terbanyak ketiga seluruh Jawa Tengah.

Banyaknya berkas yang masuk ke BKD Kab Pati, lebih dari 37 kali lipat dari formasi yang dibutuhkan. Padahal yang akan dibutuhkan, hanya 344 formasi. Atau lebih dari 13ribu berkas.  Tapi beberapa formasi memang masih ada yang minim pelamar, bahkan tidak ada pelamarnya. Seperti pada formasi jabatan analisis tata praja, dengan kualifikasi pendidikan Diploma III.

Kabid Pemberdayaan SDM Jumani memprediksi, hasil verifikasi berkas lamaran CPNS yang lulus seleksi administrasi, baru dapat diketahui, Senin, 23 November mendatang. Dan bersamaan itu, Kantor Pos akan sibuk mengirimkan surat panggilan kepada yang lulus seleksi administrasi, untuk mengikuti test tertulis.

Dalam surat panggilan itu, bagi  pelamar lulus administrasi akan menerima nomor dan tempat ujian untuk mengikuti ujian Tes Pengetahuan Umum (TPU), dan Ujian Tes Potensi Individu (TPI),  sebelum pelaksanaan tes pada hari Minggu 6 November 2009.

Usaha mikro kecil dan menengah yang banyak berkembang di Jawa Tengah belakangan ini, menjadi penyangga utama perekonomian. Sehingga ekonomi UMKM menjadi perioritas pengembangkan ekonomi di Jawa Tengah.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Perekonomian Jawa Tengah, Ir Mochammad Affan, saat membacakan sambutan Ketua Badan Pembina PD BPR BKK dan PD BKK yang juga Sekda Propinsi Jawa Tengah, saat pengundian hadiah utama Tamades PD BPR BKK Pati, di Gedung PGRI, Sabtu pagi, 21 November 2009.

“Keberadaan usaha mikro kecil menengah itu, akan menjadi sumber daya ekonomi yang sangat kuat dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Apabila keterbatasan-keterbatasan dapat diatasi terutama dalam penyediaan permodalan bagi pengusaha UMKM. Sehingga saya menyambut baik peran PD BPR BKK Kabupaten Pati, dalam membantu permodalan bagi usaha UMKM.”, jelasnya.

Ir Mochamad Affan meminta, PD BPR BKK Kabuapten Pati dapat menciptakan terobosan-terobosan baru, dan menjalin kerjasama dengan SKPD terkait, sehingga iklim perbankan di daerah, tetap kondusif. Terutama yang terkait dengan permodalan. Dan khusus untuk penyaluran kredit hendaknya diprioritaskan pada UMKM yang sehat.

“Karena usaha ini memiliki peluang yang besar, untuk membuka lapangan kerja, dan menjadi pilar pembangunan pedesaan.”, katanya.

Kabiro Perekonomian Propinsi Jawa Tengah, Ir Mochammad Affan menegaskan, dari modal PD BPR BKK yang terkumpul dari nasabah, akan dapat mendukung misi kedua pembangunan Jawa Tengah 2008-2013. Yakni pembangunan perekonomian kerakyatan berbasis pertanian, dengan melaksanakan sapta usaha tani, pemberdayaan UMKM serta Industri padat karya.

Kapolres Pati AKBP Burhanuddin SIK melalui Kapolsek Batangan AKP Sudarsono menjelaskan, pihaknya belum dapat menindak lanjuti kasus kekerasan dan penyiksaan yang tersebut. Karena selama ini, pihak keluarga korban tidak melaporkan ke polisi.

Kasus dugaan kekerasan dan penyiksaan yang dialami Dian Ilyas itu, terbongkar sepekan lalu. Setelah bocah berusia 9 tahun itu, nekat lari dari rumah orang tuanya, pergi ke rumah tantenya. Sejak itu, kasus yang diduga dilakukan ibu tiri itu terbongkar.

Berdasarkan pengakuan Dian Ilyas, sejak duduk dibangku TK hingga menjelang melarikan diri dari rumah orang tuanya itu, sering mendapat perlakukan kasar ibu tirinya. Tidak hanya dengan pukulan kayu dan sapu saja, bahkan pernah disundut kayu membara, dan disabet dengan sabit, hingga terluka.

Dian Ilyas mengaku, dia sering menerima perlakukan kasar dari ibu tirinya itu, ketika bapaknya pergi tidak ada dirumah. Karena sudah tidak kuat lagi dengan kekerasan dan siksaan yang dialaminya setiap hari itu, akhirnya dia pergi meninggalkan rumah, dan berlindung di rumah adik ibu kandungnya.

Jumlah calon jamaah haji (calhaj) dari empat kabupaten di Karesidenan Pati, yang harus mendapatkan pelayanan pembuatan paspor hijau di Kantor Imigrasi I Pati, mencapai ribuan orang.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi I Pati Agustinus Sigit Haryono, jumlah calhaj dari Kabupaten Pati, Jepara, Blora dan Rembang yang akan mengurus paspor hijau, diperkirakan mencapai lebih dari 4.200 – an orang.

Mereka nantinya akan mengurus, paspor hijaunya, yang dipersyaratkan, untuk berhaji tersebut, di Kantor Imigrasi I Pati, dengan biaya subsidi dari pemerintah pusat. “Tapi dengan 4.200-an calhaj itu, kita temen-temen di Kantor Imigrasi bertekad hari Sabtu dan Minggu pun akan lembur melaksanakan tugas demi lancarnya pelaksanaan haji para jamaah.”, tutur Agustinus Sigit Haryono.

Agustinus Sigit Haryono menjelaskan, proses dan mekanisme pemberian paspor hijau itu, berdasarkan rekomendasi Kantor Departemen Agama. Sehingga nama-nama yang tidak terdaftar dalam rekomendasi, sudah pasti akan ditolak. “Jadi kita entry dulu datanya, setelah diterima oleh kantor pusat. Setelah muncul autorisasi dari kantor pusat, kita baru pemohon dapat dicetakkan paspornya.”, jelasnya.

Untuk lebih memudahkan pembuatan paspor hijau Calon Jamaah Haji (CJH), Kantor Imigrasi I Pati, telah berkoordinasi dengan Kantor Depag di empat Kabupaten tersebut. Sehingga akan lebih memudahkan. Kantor imigrasi juga akan berusaha secepatnya menyelesaikan pengurusan paspor CJH sesuai dengan jadwal waktunya

Mantan Direktur PD BPR BKK Pati Kota Cabang TPI Juwana, Ilyas SE yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi, dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, H Karyono SH MH, Hj Doyo Ediati SH, dan Syahrizal Syakur SH.

Dengan pertimbangan yang memberatkan merugikan keuangan negara, trio JPU, juga menuntut terdakwa Ilyas SE dengan hukuman membayar denda senilai Rp. 4 Milyar, atau pengganti uang denda (subsider) 2 tahun penjara.

Sementara tuntutan tersebut diajukan JPU, seluruh barang bukti yang disita dari tangan terdakwa, yang diajukan di persidangan dikembalikan kepada PD BPR BKK. Tuntutan JPU tersebut, dibacakan dalam sidang lanjutan yang dipimpin Hakim Ketua Farid Fauzi SH, didampingi Hakim Anggota Asep Sumirat SH dan Toto Sapto SH, di Pengadilan Negeri Pati, Selasa pagi,  4 Agustus 2009.

Tuntutan tersebut, sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan trio Jaksa H Karyono SH MH, Hj Doyo Ediati SH, dan Syahrizal Syakur SH, yakni perbuatan memperkaya diri hingga merugikan keuangan negara. Seperti Seperti yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3  jungto pasal 8 UU No. 31 tahun 1999 atau UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa Ilyas SE, melalui penasehat hukumnya Sunaryo SH dan Nurali SH,  Selasa pekan depan, 11 Agustus 2009, akan mengajukan pledoi  atau pembelaan.

Tindak pidana korupsi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai lebih dari Rp. 4,1 Milyar.  Sedang hasil  pemeriksaan umum,  Bank Indonesia Cabang Semarang waktu itu, menemukan penyalah gunaan keuangan bank oleh Direktur PD BPR BKK Pati Kota Cabang TPI Juwana Ilyas SE, sebesar Rp. 3,31 Milyar lebih.

Sejumlah petugas KPPS yang dipanggil menurut Ketua Panwas Pemilu Fathur Rahman SAg, antara lain yang bertugas di TPS 12 Desa/Kecamatan Dukuhseti, TPS 5 Desa Sidomukti, Kecamatan Margoyoso serta petugas PPS-nya. Selain itu, petugas KPPS di sejumlah TPS di Desa Puri, Kecamatan Pati rencananya juga turut dipanggil.

Berdasar laporan pengawas lapangan (PPL) Desa Dukuhseti, kata Fathur, di TPS 12 terdapat seorang pemilih yang diperkenankan nyontreng dengan menggunakan KTP Tangerang, Banten. Tidak itu saja, dua pemilih lain diperkenankan memilih di tempat itu dengan menggunakan formulir A7 atau surat pindah memilih dari Lampung yang berupa lampiran faksimile. (H49-54)

Mereka sebagian besar siswa-siswi yang tengah mengisi liburannya dengan membaca pustaka, untuk menambah wawasan mereka.Menurut Pustakwan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pati Sugiri, saat diwawancara sejumlah wartawan mengatakan, dalam tiga minggu terakhir, rata-rata kunjungan setiap harinya mencapai 125 orang.  “Ini berarti ada peningkatan dua kali lipat dibandingkan pada hari-hari biasa, yang hanya rata-rata 75 pengunjung.”, ujar Sugiri.

Banyaknya pengunjung ini, jelasnya, masih banyak siswa dan pelajar yang tidak pergi berlibur. Sehingga, mereka lebih memanfaatkan liburan di rumah dengan meminjam dan membaca buku.Sugiri menjelaskan, sebagian pelajar yang menjadi pengunjung perpustakaan daerah ini, membaca buku berlama-lama di kantor perpustakaan, karena ruangannya terasa lebih nyaman dibandingkan tempat yang lama. “Jika mereka belum selesai, buku yang dibaca dapat dipinjam dibawa ke rumah. Tapi, mereka biasanya lebih suka membaca lebih dulu baru baru dipinjam,” tandasnya.

Di perpustakaan daerah Kabupaten Pati, hingga sekarang ini, tutur Pustakwan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pati Sugiri, terdapat 20ribu buku berbagai judul dan penerbit. Dan setiap bulannya, rata-rata 550 judul buku keluar dipinjam pengunjung.  “Untuk menambah koleksi perpustakaan daerah, tahun ini propinsi memberikan bantuan buku cukup banyak. Untuk sementara buku-buku tersebut segera dikeluarkan, setelah selesai diregistrasi dan didata.”, tutur Sugiri.

Bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di bidang formal, lebih menyukai negara-negara tujuan timur tengah. Seperti Libia, Qatar, Saudi Arabia, dan Kuwait. Karena gajinya yang mereka peroleh lebih besar,  ketimbang bekerja di negara Malaysia.

Anggota DPRD Kabupaten Pati yang juga Pimpinan PJTKI PT. Fahad Fajar Mustika Cabang Pati Sahlan Syah kepada PAS mengatakan, TKI dengan tujuan negara Malaysia  memang pernah ditanganinya. Tapi untuk sektor formal, seperti perkebunan, dan industri. Tapi baginya pengerahan TKI yang memilih bidang informal sama sekali belum pernah. Untuk sekarang ini, Sahlan Syah melalui perusahan pengerahan TKI yang dipimpinya, lebih banyak mengerahkan TKI ke negara-negara timur tengah.

“Selain perjanjiannya lebih fair, dan gaji lebih tinggi, karena biaya pemberangkatannya mendapat subsidi dari majikan maupun negara tujuan. Mereka juga lebih profesional, karena melakukan seleksi bagi TKI yang dibutuhkan lebih awal.”, tutur Sahlan Syah.

Sahlan Syah menambahkan, kebutuhan TKI disektor informal di Malaysia semakin turun, karena dampak krisis keuangan dunia, dan proyek pembangunan semakin berkurang. Terutama usai pembangunan Kuala Lumpur City Centre (KLCC).

Setiap tahunnya sektor formal bidang kontruksi di negara-negara timur tengah, tutur Sahlan Syah membutuhkan ribuan tenaga kerja, yang sangat menguntungkan TKI, ketimbang  ke Malaysia. Ditambah lagi, banyaknya kontraktor Indonesia yang sekarang memenangi mega proyek di negara-negara timur tengah. “Beberapa kontraktor besar yang menangani mega proyek itu diantaranya, Adikarya dan, Waskita.”, tuturnya.