Radio Pas Pati 101 FM

Saluran Informasi Warga Pati

    • 52,661 hits
  • network
    Daftar Domain Gratis disini...
  • RSS BERITA TERBARU

    • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
  • Network

    network network
    Cari Duit Hanya 15 Menit...

Mantan Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Pati, Dinyatakan Tidak Bersalah

Posted by pasfmpati pada September 24, 2008

pasfmpati.com [Pati, Kota] – Setelah hampir berbulan – bulan, berakhirlah persidangan mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Pati, periode 1999 – 2004. Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan putusan, kedua mantan pimpinan DPRD Pati ini, oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, dinyatakan tidak bersalah, dan dibebaskan dari segala dakwaan.
Mantan pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua ) Kabupaten Pati periode 1999-2004, Wiwik Budi Santoso, dan Mundzir Syarif, akhirnya dapat lepas dari masalah kasus dugaan korupsi yang didakwakan kepadanya. Pasalnya pada sidang hari Rabu (24/9), yang mengagendakan pembacaan putusan itu, Majelis Hakim menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbutki, dan menyatakan kedua mantan pimpinan DPRD Pati, tidak bersalah. Karena perbuatan terdakwa bukan perbuatan tindak pidana, atau melawan hukum, meski merugikan negara.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua John Daimon Tambunan SH, juga merehabilitasi nama baik kedua mantan pimpinan DPRD Pati tersebut, serta membebankan biaya perkara kepada negara.Atas putusan yang dijatuhkan tersebut, Wiwik Budi Santoso, dan Mundzir Syarif langsung berpelukan. Dan seakan tak percaya dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepadanya. Antara rasa sedih bercampur senang, terlihat diwajah keduanya, saat menyalami Pengacaranya, Jaksa, dan Hakim.
Kedua mantan orang penting di jajaran DPRD Pati itu, melalui Pengacaranya masing-masing Haji Agus Wibowo SH, dan Seno Wibowo SH menyatakan menerima. Sedang Jaksa Penuntut Umum, Rukin SH, dan Muhamad Nur Azis SH menyatakan banding.
Wiwik Budi Santoso dan Mundzir Syarif terjerat perkara ini, karena telah menyetujui pengajuan anggaran tunjangan tambahan penghasilan kepada seluruh anggota dewan, hingga mencapai nilai Rp.2,666milyar.
Tetapi dalam pelaksanaannya anggaran yang diduga disalah gunakan itu, tidak pernah mendapat revisi dari Gubernur, apalagi anggaran tunjangan tambahan penghasilan untuk anggota dewan tersebut, yang sudah diperdakan, tidak pernah dibatalkan.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum, terhadap permasalahan tersebut, menuntut keduanya dengan hukuman 4 tahun penjara, dengan denda Rp.50juta rupiah, dan uang pengganti Rp. 56juta kepada Wiwik Budi Santoso, dan hukuman 2 tahun penjara kepada Mundzir Syarif, karena telah melakukan serangkaian tindak pidana korupsi. “Kami menerima putusan tersebut, dan klien kami (Wiwik Budi Santoso) juga menyatakan demikian. Tapi ini masih menunggu sikap Jaksa, yang masih menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati ini”, tutur H. Agus Wibowo.

Tetapi berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli, dan saksi yang meringankan, serta barang bukti, yang diajukan dalam persidangan, Jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya. Yakni dakwaan Pasal 2 UU No 31/1999 jo pasal 18 UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: