Radio Pas Pati 101 FM

Saluran Informasi Warga Pati

    • 52,694 hits
  • network
    Daftar Domain Gratis disini...
  • RSS BERITA TERBARU

    • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
  • Network

    network network
    Cari Duit Hanya 15 Menit...

Ketua KPU Kab. Pati Sinyalir, Banyak Yang Salah Paham Soal DCS.

Posted by pasfmpati pada Oktober 14, 2008

pasfmpati.com [Pati, Kota] – Daftar Caleg sementara DCS yang diumumkan KPU Kabupaten Pati, pada tanggal 26 September lalu, ternyata banyak yang salah mengartikan. Bahkan banyak anggapan urutan yang ada di DCS dapat diubah – ubah. Ini dikarenakan adanya kekurang pahaman dari pimpinan parpol tertentu, terhadap aturan-aturan yang ada

Pemahaman terhadap suatu aturan, sangat diperlukan. Apalagi aturan – aturan yang menyangkut soal pemilu. Seorang pimpinan parpol hendaknya harus jeli, dalam memahami pasal demi pasal yang ada didalamnya. Jika tidak mau keliru dalam mengambil keputusan parpolnya.
Seperti halnya yang banyak dikeluhkan para anggota KPU Kabupaten Pati, terhadap pengumuman Daftar Caleg Sementara (DCS). Tidak hanya Ketuanya saja, anggota KPU Kabupaten Pati, terkadang harus berulang-ulang kali memberikan penalaran kepada pimpinan parpol, dalam perbaikan susunan atau penggantian caleg yang diusungnya.
Ketua KPU Kabupaten Pati, Achmad Haris Dahlan mengungkapkan, akibat kurangnya memahami aturan-aturan yang terkait dengan Pemilu serta aturan pelaksanaan lainnya, banyak menimbulkan kesalah pahaman dalam menerjemahkan aturan itu. Salah satunya menyoal pengumuman DCS, ternyata setelah diumumkan, masih banyak yang salah paham. “Nah berkaitan dengan DCS, banyak yang salah paham, seolah-olah yang namanya DCS dapat diubah-ubah. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dan ini tadi ada parpol yang memohon calegnya untuk pindah daerah pemilihan lain. Jangankan pindah dapil, mengubah nomor urut aja tidak bisa”, jelas Ketua KPU Kab. Pati, Achmad Haris Dahlan.

Ketua KPU Kabupaten Pati, Achmad Haris Dahlan juga memberikan peringatan atau warning kepada calon anggota legeslatif yang sudah membuat daftar riwayat hidup, yang sudah dilampirkan dalam persyaratan yang ditentukan.
Karena daftar riwayat hidup yang telah dibuat itu, memiliki implikasi hukum. Artinya jika dikemudian hari, ditemukan adanya keterangan – keterangan yang dibuat dalam daftar riwayat hidup itu, diduga direkayasa, maka yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum. “Misalnya ada yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Dia katakan saja sebagai PNS misalnya, tetapi saat menuliskan daftar riwayat hidupnya tidak menyebutkan sebagai PNS, berarti persyaratan tentang PNS tidak ada. Nanti kalau dia menjadi calon terpilih dia dapat komplain orang lain, sehingga dia gagal dilantik, dan dia akan terkena implikasi hukum, karena memalsukan keterangan. Itu ada pasalnya tersendiri”, kata Achmad Haris Dahlan.

Achmad Haris Dahlan meminta, kepada mereka yang menjadi calon anggota legislatif yang membuat daftar riwayat hidupnya dibuat tidak sesuai, untuk segera melengkapi atau memperbaikinya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: